METRO NTT – Kinerja Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Labuan Bajo kembali menjadi sorotan. Warga Kampung Lembah, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, mengeluhkan belum adanya aliran listrik PLN meski jaringan dan tiang listrik telah lama berdiri di kampung mereka.
Deretan tiang beton dan kabel listrik membentang di sepanjang jalan kampung, namun hingga kini rumah-rumah warga masih gelap gulita. Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat yang merasa pelayanan PLN tidak adil.
“Kami setiap hari lihat kabel listrik di atas kepala, tapi rumah kami gelap. Rasanya seperti dipermainkan,” kata seorang warga Kampung Lembah, Senin (5/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga menilai keterlambatan penyambungan listrik tidak masuk akal, mengingat Kampung Lembah bukan wilayah terpencil ekstrem dan relatif mudah dijangkau. Apalagi, kampung lain di wilayah sekitar justru sudah lebih dulu menikmati aliran listrik.
“Kalau alasan teknis, kenapa kampung lain bisa lebih dulu? Jarak kami dekat dan tiangnya sudah ada,” ujar warga lainnya.
Masyarakat mengaku sudah bertahun-tahun mengajukan permohonan pemasangan listrik, baik secara lisan maupun melalui aparat desa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan jadwal maupun penjelasan resmi dari PLN.
Akibat belum adanya listrik, aktivitas warga menjadi terbatas. Anak-anak terpaksa belajar dengan penerangan seadanya, usaha kecil sulit berkembang, dan sebagian warga masih bergantung pada lampu minyak serta genset yang dinilai mahal.
“PLN selalu bicara pemerataan listrik, tapi kenyataannya kami dianaktirikan,” keluh warga.
Menanggapi hal tersebut, Manager PLN Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, mengatakan pihaknya saat ini fokus mengejar target rasio elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB).
“Kami memprioritaskan desa yang sama sekali belum berlistrik. Kampung Lembah ini kan statusnya dusun, jadi perencanaannya memang kami fokuskan dulu ke desa,” kata Virtus, Jumat (9/1/2026).
Virtus menjelaskan, perencanaan elektrifikasi dilakukan bersama Unit Pelayanan Proyek Kelistrikan (UP2K) Flores di Ruteng dan bergantung pada ketersediaan anggaran, termasuk skema pendanaan dari APBN yang bersifat tahunan.
Meski demikian, ia menegaskan PLN terbuka menindaklanjuti usulan masyarakat dan menyatakan siap melakukan survei lapangan.
“Kalau memang kami terima surat usulan, kami pasti survei. Kalau hanya perlu penambahan kabel, tentu bisa lebih cepat,” ujarnya.
Namun, Virtus mengaku hingga saat ini belum menerima surat usulan resmi dari Kampung Lembah sejak ia menjabat pada Februari tahun lalu.
“Kalau daerah itu sudah dilewati tiang besar tapi belum berlistrik, itu justru jadi pertanyaan. Selama saya di sini, belum ada surat masuk dari dusun itu,” katanya.
PLN pun meminta pemerintah Desa Tanjung Boleng segera mengajukan usulan tertulis agar Kampung Lembah dapat masuk dalam pemetaan elektrifikasi tahun berjalan maupun perencanaan hingga 2029.
Sementara itu, warga Kampung Lembah menunggu realisasi janji survei tersebut. Bagi mereka, kedatangan petugas PLN akan menjadi bukti keseriusan—atau sekadar janji lain yang kembali menggantung di bawah tiang-tiang listrik tanpa cahaya.
Penulis : Ricky Morgan
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Metro NTT
