METRO NTT — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Beni Nurdin, S.T menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tenggelamnya Kapal Wisata Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo.
Tragedi yang kembali menorehkan luka dalam dunia pariwisata Labuan Bajo itu dinilai sebagai peringatan keras atas lemahnya tata kelola keselamatan pelayaran wisata yang selama ini berlangsung.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Manggarai Barat, kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah tenggelamnya Kapal Wisata Putri Sakinah,” ujar Beni Nurdin dalam pernyataannya kepada media ini Rabu (31/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyampaikan harapan agar wisatawan yang hingga kini masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat, serta mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan berat tersebut.
DPRD Segera Panggil KSOP, BMKG, dan Pemda
Lebih jauh, Beni Nurdin menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam menyikapi tragedi yang dinilainya bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian kecelakaan kapal wisata yang terus berulang di perairan Manggarai Barat.
Sebagai langkah konkret, DPRD Manggarai Barat dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), BMKG, serta Pemerintah Daerah.
“RDP ini penting untuk mengurai secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana prosedur keselamatan dijalankan, serta sejauh mana pengawasan negara hadir dalam aktivitas pelayaran wisata,” tegasnya.
Menurut Beni, tragedi ini harus dibaca sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan, pengawasan teknis kapal, hingga mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal wisata di Labuan Bajo.
Akan Bawa Persoalan ke DPR RI dan Kementerian Terkait
Tidak berhenti di tingkat daerah, DPRD Manggarai Barat juga berencana membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Beni Nurdin menyatakan pihaknya akan melakukan audiensi dengan DPR RI serta kementerian terkait, guna mendorong peninjauan ulang kewenangan dan tata kelola pengurusan kapal wisata.
“Kami akan mendorong agar otoritas kewenangan pengelolaan kapal wisata ini ditinjau ulang. Apakah regulasinya sudah tepat? Apakah pengawasannya memadai? Karena faktanya, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi,” ungkapnya.
Ia menilai, status Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seharusnya dibarengi dengan standar keselamatan yang jauh lebih ketat, bukan sebaliknya.
“Pariwisata tidak boleh dibangun di atas risiko dan kelalaian. Keselamatan wisatawan adalah harga mati,” tandas Beni.
Apresiasi untuk Tim SAR dan Aparat Gabungan
Di sisi lain, Ketua DPRD Manggarai Barat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja ekstra dalam penanganan musibah tersebut. Ia secara khusus menyebut Kepolisian, TNI Angkatan Laut, tim SAR, serta seluruh unsur terkait yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan korban.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja tanpa lelah, siang dan malam, dalam upaya pencarian wisatawan yang masih hilang dan penanganan korban lainnya,” katanya.
Tragedi sebagai Titik Balik
Beni Nurdin menegaskan, tragedi tenggelamnya Kapal Wisata Putri Sakinah harus menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi wajah pariwisata bahari di Manggarai Barat.
“Jangan sampai setiap musibah hanya diakhiri dengan ucapan duka, tanpa ada perubahan nyata,” tutupnya.
Penulis : Yoflan Bagang
Editor : Redaksi
