METRO NTT — Tragedi tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo kembali membuka borok tata kelola pariwisata laut di destinasi yang selama ini dijual sebagai “super premium”. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, menyebut insiden yang menelan korban jiwa itu bukan sekadar musibah, melainkan akibat dari sistem keselamatan yang rapuh dan abai.
“Daftar korban yang terus bertambah di balik predikat Labuan Bajo sebagai destinasi super premium bukan hanya membuat kita menunduk malu, tetapi telah menampar wajah Indonesia di panggung dunia,” kata Benediktus dalam Rapat Paripurna Istimewa Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Manggarai Barat, Selasa, 6 Januari 2026.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, hingga insan pers. Nada pidato Benediktus tegas dan emosional, mencerminkan kegelisahan wakil rakyat terhadap arah pembangunan pariwisata yang dinilai terlalu menonjolkan citra, namun lalai pada keselamatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Duka Kemanusiaan di Balik Etalase Wisata
Benediktus menekankan tragedi KM Putri Sakinah harus dilihat sebagai duka kemanusiaan, bukan semata kecelakaan teknis di laut. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan membayangkan para korban sebagai keluarga sendiri—wisatawan yang datang membawa harapan, tetapi pulang dalam peti mati.
Sebagai putra daerah, Benediktus menyampaikan empati mendalam kepada keluarga korban. Ia juga mendukung penuh langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kita sepakat mengutuk keras semua pihak yang lalai dan menjadi penyebab tragedi memalukan ini. Tidak boleh ada yang dikorbankan sebagai tumbal,” ujarnya.
Investor Boleh Masuk, Nyawa Tak Boleh Jadi Taruhan
Dalam pidatonya, Ketua DPRD juga menyoroti arah investasi pariwisata di Manggarai Barat. Menurut dia, daerah ini memang membutuhkan investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh mentoleransi praktik bisnis yang mengabaikan keselamatan manusia.
“Keselamatan manusia harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar pelengkap dalam narasi pariwisata super premium,” kata Benediktus.
Pernyataan ini menjadi kritik langsung terhadap model pengelolaan pariwisata laut yang selama ini dinilai longgar dalam pengawasan, mulai dari kelayakan kapal wisata, kepatuhan standar operasional, hingga pengendalian rute dan kapasitas penumpang.
DPRD Dorong Regulasi Lebih Keras
Sebagai tindak lanjut, DPRD Manggarai Barat berkomitmen mendorong pembenahan menyeluruh tata kelola pariwisata laut. Benediktus menyebut DPRD akan mendesak pemerintah daerah untuk memaksimalkan kewenangannya dalam penataan dan pengawasan sektor tersebut.
Langkah yang didorong antara lain memperkuat koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI AL, Polair, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, DPRD juga mendorong penyusunan regulasi daerah yang lebih ketat—baik melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati—yang mengatur standar operasional kapal wisata, rute pelayaran, hingga daya dukung perairan.
“Keselamatan manusia harus menjadi fondasi utama kebijakan pariwisata,” ujarnya.
Agenda Legislasi dan Pengawasan
Di luar isu tragedi KM Putri Sakinah, Benediktus juga memaparkan agenda DPRD pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. DPRD menargetkan penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, termasuk pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah agar produk hukum yang dihasilkan berdampak langsung bagi masyarakat.
Agenda penting lainnya adalah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. DPRD akan melakukan monitoring lapangan dan kunjungan kerja sebelum menyusun catatan strategis serta rekomendasi perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Apresiasi PAD di Tengah Efisiensi
Di akhir sambutannya, Benediktus mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut dia, capaian tersebut mencerminkan kreativitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan fiskal tidak boleh menutup mata terhadap persoalan mendasar, terutama keselamatan warga dan wisatawan.
Dengan demikian, Masa Persidangan II DPRD Manggarai Barat resmi dibuka—diiringi harapan agar tragedi kemanusiaan tidak lagi menjadi harga yang harus dibayar demi label pariwisata super premium.
Penulis : Yoflan Bagang
Editor : Rena
