METRO NTT — Situasi internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Manggarai Barat semakin memanas. Para kader menyebut Ketua DPD PSI Manggarai Barat, Carles Angliwarman gagal paham saat melakukan tindakan sepihak menggusur nama pengurus dari struktur resmi partai tanpa melalui mekanisme organisasi.
Hal ini baru diketahui saat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manggarai Barat melakukan kunjungan koordinasi ke kantor DPD PSI pada Senin, 1 Desember 2025.
Masing-masing kader menyebut sikap Carles membuktikan bahwa ia tidak memahami mekanisme pemberhentian pengurus ketika ia memperkenalkan susunan pengurus baru yang berbeda dari struktur yang sebelumnya telah ditetapkan dan disahkan internal partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagian nama yang sebelumnya tercatat sebagai pengurus hilang begitu saja tanpa pemberitahuan, evaluasi, atau rapat resmi.
Mereka menyebut kegagalan Carles selain tidak tidak prosedural tetapi juga mencederai prinsip demokrasi yang selama ini diklaim sebagai identitas PSI.
“Seharusnya orang seperti Carles Angliwarman paham bahwa PSI berdiri atas dasar transparansi, partisipasi, dan keterbukaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” ujar salah satu kader PSI, Paul Ganor, Rabu malam.
Menurut Paul, mekanisme pergantian struktur organisasi di PSI memiliki prosedur jelas dan tidak bisa diputuskan secara personal, apalagi emosional. Hal ini menandakan Ketua PSI Manggarai Barat tidak memahami organisasi partai politik.
“Dalam beberapa peristiwa yang telah berlangsung selama ini ketua DPD PSI Mabar ini tidak tahu memimpin rapat saat ada pertemuan partai. Dan di saat para kader memberi masukan tidak diterima. Hal yang menyebabkan keputusan ditingkat partai tidak terencana, terukur dan terstruktur dengan baik.” ungkap Paul
“Dalam struktur PSI, pergantian jabatan, evaluasi kader, hingga rotasi kepengurusan harus melalui mekanisme musyawarah. Tidak bisa didasarkan pada kehendak seseorang, termasuk ketua,” tambahnya.
Paul bahkan menyebut Carles tidak hanya melanggar aturan partai, tetapi juga menabrak nilai budaya lokal Manggarai.
“Di Manggarai itu ada prinsip lonto leok — musyawarah mufakat. Tapi Carles bertindak seperti pemilik partai, bukan pengurus organisasi,” katanya.
Nada serupa disampaikan kader lain, Ricky Morgan. Ia menyebut penghapusan nama kader dari struktur tanpa rapat dan evaluasi merupakan tindakan sewenang-wenang.
“Kami baru mengetahui nama kami hilang saat KPUD datang. Tidak ada rapat, tidak ada pemberitahuan. Ini bukan partai keluarga. Ketua tidak bisa merasa punya kuasa mutlak,” kata Ricky.
Selama kepemimpinan Carles, kata dia, komunikasi internal disebut macet. Rapat jarang dilakukan, kegiatan organisasi minim koordinasi, dan sebagian pengurus merasa hanya menjadi penonton.
“Semua diputuskan sendiri. Ada lingkaran kecil yang mengendalikan semuanya. Ini jauh dari semangat PSI yang katanya modern dan transparan,” ujarnya.
Sejumlah kader berencana melayangkan surat resmi kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Nusa Tenggara Timur dan DPP PSI di Jakarta untuk meminta evaluasi sekaligus pembekuan kepemimpinan Carles.
Jika tidak ada respon, mereka mengancam akan mundur massal dari struktur maupun keanggotaan.
“Kalau praktik politiknya seperti ini, apa bedanya PSI dengan partai lama yang penuh intrik kekuasaan? Kami bergabung karena ingin perubahan, bukan diatur seperti bawahan pribadi,” kata Ricky.
Hingga laporan ini diterbitkan, Carles Angliwarman belum memberikan tanggapan resmi. Ketika dikonfirmasi salah satu jurnalis melalui pesan singkat, Carles memilih mengirimkan video lagu Kegagalan Cinta milik Rhoma Irama ketimbang memberikan klarifikasi.
Kisruh ini muncul ketika PSI tengah berupaya memperkuat konsolidasi di daerah menjelang agenda politik nasional mendatang. Jika konflik internal ini tak segera diatasi, langkah PSI di Manggarai Barat diperkirakan akan limbung sebelum masuk gelanggang politik yang lebih besar.
Penulis : Tim Metro NTT
Editor : Redaksi
