METRO NTT – Kritik pedas meledak di ruang rapat DPR RI. Kali ini, operator raksasa milik negara, Telkomsel, menjadi sasaran tembak lantaran praktik “penghangusan” kuota internet pelanggan yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Yang menyuarakan kegeraman itu bukan orang sembarangan—anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, dengan lantang menyebut Telkomsel sebagai operator yang “kejam”.
“Kalau di sini boleh saya katakan, Telkomsel kejam karena melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya!” seru Sadarestuwati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang disiarkan langsung di kanal YouTube Komisi VI DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Sadarestuwati tak main-main. Ia mendesak agar praktik kuota hangus ini segera dievaluasi. Menurutnya, sisa kuota yang terbuang setiap bulan bisa mencapai angka yang sangat besar. Dan yang lebih miris, masyarakat—terutama di daerah pelosok—tidak punya banyak pilihan operator selain Telkomsel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau rakyat lari dari Telkomsel, mereka harus lari ke mana? Starlink pun belum tentu bisa masuk ke desa saya,” keluhnya, sembari menceritakan pengalaman pribadi yang harus keluar rumah hanya demi mendapat sinyal meski sudah langganan WiFi.
Sadarestuwati juga menyoroti kejanggalan terkait sisa kuota yang hilang begitu saja. Ia bahkan menduga kuota-kuota tak terpakai itu masuk dalam neraca keuntungan perusahaan.
“Ini persoalan besar! Ke mana larinya sisa kuota itu? Harusnya masuk ke laba Telkom dong? Tapi kami tidak pernah diberi hitung-hitungan resminya!” ujarnya dengan nada meninggi.
Dirinya mengaku pengguna kartu Halo Telkomsel, dan tiap bulan harus membayar kuota yang nyaris tak terpakai 50 persen. “Saya ini pengguna Halo. Tapi kuota saya selalu sisa dan tak pernah dipakai. Tetap saja dibayar. Lalu sisa kuota saya itu ke mana?” tanyanya tajam.
Tak hanya Sadarestuwati, Mufti Aimah Nurul Anam, anggota Komisi VI DPR lainnya, turut memperkuat kritik. Mufti menyebut, dirinya menerima banyak keluhan masyarakat yang merasa tertipu karena kuota mereka hangus saat masa aktif kartu berakhir.
“Ketika masa aktif habis, kuota mereka lenyap. Ini jadi masalah besar,” ujar Mufti.
Lebih lanjut, ia membandingkan kebijakan Telkomsel dengan operator luar negeri seperti di Malaysia dan Singapura, yang menurutnya jauh lebih bijak karena memperbolehkan rollover atau akumulasi kuota ke bulan berikutnya.
“Kami coba benchmark. Di Malaysia dan Singapura, kuota masih bisa dipakai di bulan depan walau masa aktifnya habis. Kenapa Telkomsel nggak bisa seperti itu?” tanyanya retoris.
Mufti pun mengingatkan, Telkomsel adalah perusahaan pelat merah. Ironis jika justru terlihat lebih “kapitalis” daripada perusahaan swasta luar negeri.
“Jangan sampai Telkomsel malah lebih rakus dari perusahaan-perusahaan swasta Singapura atau Malaysia. Ini tragis kalau sampai terjadi!” pungkasnya.
Kini, publik menanti penjelasan resmi dari Telkomsel. Akankah perusahaan pelat merah ini menjawab kecurigaan soal “ke mana larinya sisa kuota rakyat”? Ataukah isu ini akan kembali tenggelam dalam sunyi—sementara pelanggan tetap membayar kuota yang tak pernah mereka nikmati?
