METRO NTT – Harapan dua guru honorer asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, runtuh seketika. Meski dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024, Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang mereka tunggu-tunggu justru tak pernah mereka terima.
Adalah Marce Anita Leo, guru di SD GMIT Bokong II, dan Blandina Alle, pengajar setia di SD Katolik Yaswari Lobus, yang kini harus menahan kecewa mendalam. Keduanya sempat merayakan kelulusan mereka, namun kenyataan pahit datang pada Senin (14/7/2025). Dalam pengumuman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten TTS, nama mereka tidak tercantum sebagai penerima SK pengangkatan.
Tak terima dengan perlakuan ini, mereka melangkah ke DPRD Kabupaten TTS dan melapor ke Komisi IV. Ketua Komisi IV DPRD TTS, Relygius Usfunan, geram dengan situasi yang ia sebut sebagai bukti bobroknya sistem administrasi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nama mereka ada dalam daftar kelulusan PPPK. Ibu Blandina urutan ke-1411, Ibu Marce di nomor 1485. Tapi saat pengumuman SK, nama mereka hilang. Ini kekacauan administrasi!” tegas Relygius.
Menurut politisi PKB itu, keduanya merupakan guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Blandina sudah mengajar sejak 2006, dan Marce sejak 2016. Keduanya bahkan telah mengikuti prosedur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menitipkan data Dapodik mereka di SD Negeri Bongkoa—langkah penting dalam proses pendataan Non-ASN 2022, yang menjadi salah satu syarat mengikuti seleksi PPPK.
Tak hanya itu, mereka juga telah mengantongi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala SDN Bongkoa, yang semestinya menjadi jaminan administratif atas legalitas dokumen mereka. Namun, muncul dugaan bahwa SPTJM tersebut secara sepihak ditarik kembali setelah proses seleksi rampung.
“Kalau memang tidak memenuhi syarat, seharusnya gugur dari awal, bukan setelah dinyatakan lulus. Ini sangat tidak adil dan menunjukkan sistem kita lemah,” ujar Relygius penuh emosi.
Komisi IV DPRD TTS menilai ada permainan administratif yang merugikan para peserta seleksi. Mereka pun berjanji akan mengawal kasus ini sampai tuntas, dan sudah menjalin komunikasi dengan Sekda dan pihak BKPSDM untuk menuntut kejelasan.
Namun di balik segala proses birokrasi yang berbelit itu, kisah manusiawi dari Blandina dan Marce menyayat hati. Terutama Blandina, yang nyaris tak kuasa menahan tangis saat menceritakan perjuangannya.
“Kami tidak tahu di mana masalahnya. Kalau memang kami tidak bisa terima SK, seharusnya dari awal tidak dinyatakan lulus. Ini sangat menyakitkan,” ujarnya dengan suara bergetar.
Ia pun berkisah bahwa demi memenuhi semua kebutuhan administrasi, suaminya rela menjual satu pohon jati merah hanya seharga seratus ribu rupiah.
“Suami saya bilang: ‘yang penting mama lolos PPPK’. Sekarang semua perjuangan itu rasanya sia-sia,” kata Blandina lirih.
Cerita ini bukan sekadar soal dua guru yang gagal diangkat jadi PPPK. Ini tentang wajah buram birokrasi, tentang harapan yang dikorbankan, dan tentang orang-orang kecil yang mencoba bertahan di tengah sistem yang tak berpihak.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS belum memberikan klarifikasi resmi atas hilangnya nama Marce dan Blandina dari daftar penerima SK.
Sementara itu, harapan dua guru sederhana ini kini bergantung pada keadilan yang dijanjikan—entah kapan datangnya.
